Ada Pasar Bukber, Pengusaha Ingin Kapasitas Dine-in jadi 75 Persen – AEOmedia

0
34
Ada Pasar Bukber, Pengusaha Ingin Kapasitas Dine-in jadi 75 Persen

AEOmedia.com: Ada Pasar Bukber, Pengusaha Ingin Kapasitas Dine-in jadi 75 Persen, pada kesempatan kali ini AEOmedia akan membahas topik lain yaitu tentang Ada Pasar Bukber, Pengusaha Ingin Kapasitas Dine-in jadi 75 Persen, Kami merangkum berita ini dari berbagai sumber untuk kami sajikan ke pengunjung setia kami.

– Sebentar lagi semua muslim akan menyambut bulan suci Ramadan. Biasanya, pada bulan puasa kerap kali masyarakat menggelar acara buka bersama di restoran bersama teman. Momen ini tentu menjadi sumber pendapatan terbesar bagi para pengusaha restoran.

Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta Sutrisno Iwantono berharap agar pemerintah dapat melonggarkan kapasitas orang makan di tempat atau dine-in, menjadi 75 persen dari saat ini yang sebesar 50 persen. “Sekarang bisa 50 persen. Nah kita harapkan bisa lebih ditingkatkan lah,” ujarnya secara virtual, Senin (5/4).

Baca :  Tiga Hal ini jadi Pertimbangan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021 - AEOmedia

Dia pun menjamin, peningkatan kapasitas makan di tempat tersebut akan disertai dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19. Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan virus di sektor horeka (hotel, restoran, kantor).

“Tapi dengan catatan kita tetap mematuhi protokol kesehatan, jangan terlalu padat. 75 persen bila dimungkinkan kami mengharapkan itu bisa dilakukan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Gumilar Ekalaya mengatakan, usulan tersebut sedang dipertimbangkan oleh Pemprov DKI. “Kami masih coba dalami dulu, apakah nanti akan kami tingkatkan atau tidak, misalnya jadi 75 persen,” jawab Gumilar.

Dia menuturkan, usulan itu juga perlu dibahas dengan pemerintah pusat. Sebab, ketentuan jam operasional dan kapasitas maksimal pengunjung restoran selama ini ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

Baca :  Vaksin Covid-19 Diyakini Kurangi Jumlah OTG, Manjur Hingga 95 Persen - AEOmedia

“Jangan sampai overlap antara pemerintah daerah dengan pusat khususnya mengenai jam operasional dan juga kapasitas usaha. Karena selama ini pemerintah pusat juga sudah menetapkan mengenai jam operasional dan kapasitasnya,” pungkasnya.

Artikel di kutip dari berbagai sumber dan kami rangkum kembali dengan bahasa yang sebaik mungkin. dan jangan lupa share postingan ini ke sosial media kalian.
Repost for: AEOmedia.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here