Kemenaker Kawal Ketat Proses Rencana PHK 2.700 Karyawan Giant – AEOmedia

  • Whatsapp
Kemenaker Kawal Ketat Proses Rencana PHK 2.700 Karyawan Giant

AEOmedia.com: Kemenaker Kawal Ketat Proses Rencana PHK 2.700 Karyawan Giant, pada kesempatan kali ini AEOmedia akan membahas topik lain yaitu tentang Kemenaker Kawal Ketat Proses Rencana PHK 2.700 Karyawan Giant, Kami merangkum berita ini dari berbagai sumber untuk kami sajikan ke pengunjung setia kami.

– Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan akan terus mengawal proses rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Giant. Salah satunya adalah memastikan karyawan Giant mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read More

Baca :  Kemenaker Siapkan Pelatihan Vokasi untuk Pekerja Giant yang Di-PHK - AEOmedia

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi, menyebut, pihaknya telah memanggil pihak manajemen dan pekerja Giant. Menurutnya, pihak perusahaan sudah memberikan hak-hak pekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pemerintah terus mengawal proses hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus kawal guna memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Sekjen Anwar dalam keterangannya, Sabtu (5/6).

Sekjen Anwar menjelaskan, manajemen juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pekerja dan berkomunikasi dengan serikat pekerja terkait kebijakan penutupan gerai Giant, serta kompensasi yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB).

“Selain itu, manajemen juga mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis lain,” jelasnya.

Baca :  Kemenaker Bakal Undang Manajemen Giant untuk Dialog dengan Pekerjanya - AEOmedia

Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker, Indah Anggoro Putri menambahkan, Giant menutup usaha semata-mata dikarenakan faktor bisnis. Selain persaingan bisnis yang ketat, usaha Giant juga terdampak pandemi Covid-19.

Akibatnya, setidaknya ada 2.700 karyawan Giant akan mengalami PHK. “Bahwa penutupan Giant Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi Covid-19 dan persaingan usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain,” katanya.

Dirjen Putri mengapresiasi pihak manajemen dan pekerja atau buruh yang mampu mendialogkan permasalah ini secara bipartite dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat.

“Concern kami adalah bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan. Ini harus kita kawal,” pungkasnya.

Baca :  Digitalisasi Pengaruhi Dunia Ketenagakerjaan, Ini Langkah Kemenaker - AEOmedia

Artikel di kutip dari berbagai sumber dan kami rangkum kembali dengan bahasa yang sebaik mungkin. dan jangan lupa share postingan ini ke sosial media kalian.
Repost for: AEOmedia.com

Related posts