Spekulasi Soal Pajak Sembako, Kemenkeu: Pemerintah di Pihak Rakyat – AEOmedia

  • Whatsapp
Spekulasi Soal Pajak Sembako, Kemenkeu: Pemerintah di Pihak Rakyat

AEOmedia.com: Spekulasi Soal Pajak Sembako, Kemenkeu: Pemerintah di Pihak Rakyat, pada kesempatan kali ini AEOmedia akan membahas topik lain yaitu tentang Spekulasi Soal Pajak Sembako, Kemenkeu: Pemerintah di Pihak Rakyat, Kami merangkum Hotline News ini dari beraneka ragam sumber untuk kami sajikan ke pengunjung setia kami.

– – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan tidak akan gegabah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) di sektor yang menjadi kebutuhan pokok seperti sembako dan pendidikan.

Read More

Baca :  Ketua Komisi IV Usul Hanya Bahan Pangan Impor yang Dikenai Pajak - AEOmedia

Hal itu merespons spekulasi terkait rencana pemerintah yang akan memasukkan bidang pendidikan ke komponen jasa kena pajak atau JPK dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, pihaknya berada di pihak rakyat dalam hal ini para pedagang dan masyarakat. Menurutnya, bahan kebutuhan pokok dan jasa pendidikan memang memiliki ruang untuk menjadi barang kena pajak atau jasa kena pajak, namun tidak otomatis kena pajak.

“Pada intinya pemerintah ada di satu barisan pedagang pasar, NU (Nahdlatul Ulama), dan Muhammadiyah,” kata Prastowo dalam diskusi bersama Trijaya FM, Sabtu (12/6).

Baca :  Kemenkeu: Sembako Pengecualian Pengenaan PPN, Bukan Berarti Dipajaki - AEOmedia

Prastowo menjelaskan, berdasarkan konsepnya, pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk lembaga pendidikan merujuk pada lembaga komersial yang hanya bisa dijangkau kelompok tertentu. Seperti misalnya, lembaga pemberi sertifikat hingga les privat.

Sebab, selama ini lembaga-lembaga tersebut belum dipungut pajak oleh pemerintah. Padahal, kata Prastowo, harus ada pembeda antara lembaga yang komersial dan lembaga yang berbasis subsidi atau nirlaba.

Sementara, potensi ruang pengenaan pajak kebutuhan pokok hanya untuk bahan-bahan dasar premium, seperti beras premium, telur premium, dan daging impor. Sebab, selama ini barang-barang seperti daging wagyu yang dijual di supermarket tidak dipungut pajak, sama dengan daging segar yang dijual di pasar.

Baca :  Mulai berani kritik pemerintah, Ganjar: Pajak sembako itu keterlaluan! - AEOmedia

Lewat skema penerapan PPN yang bersifat multitarif, kebijakan tersebut memungkinkan barang-barang kebutuhan yang dikonsumsi kelompok atas dikenakan pajak lebih besar, misalnya 15-20 persen.

Artikel di kutip dari berbagai sumber dan kami rangkum kembali dengan bahasa yang sebaik mungkin. dan jangan lupa share postingan ini ke sosial media kalian.
Repost for: AEOmedia.com

Related posts