Indonesia Netral Karbon Pada 2060, Semua Pihak Harus Turun Tangan – AEOmedia

  • Whatsapp
Jawapos

AEOmedia.com: Indonesia Netral Karbon Pada 2060, Semua Pihak Harus Turun Tangan, pada kesempatan kali ini AEOmedia akan membahas topik lain yaitu tentang Indonesia Netral Karbon Pada 2060, Semua Pihak Harus Turun Tangan, Kami merangkum portal ini dari berbagai sumber untuk kami sajikan ke pengunjung setia kami.

– Pemerintah telah menargetkan Indonesia netral karbon pada 2060 mendatang. Sebagai upaya dekarbonisasi di sektor energi pada 2060, pemerintah berencana menghentikan proyek baru Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara mulai 2025. Pemerintah juga berencana mengganti secara bertahap semua pembangkit berbasis energi fosil menjadi energi terbarukan.

Read More

Berdasarkan Persetujuan Paris pada 2015, semua negara harus menurunkan emisi karbonnya. Termasuk di sektor energi untuk menjaga  ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri.

Ketua Yayasan Perspektif Baru Hayat Mansur mengatakan, upaya pemerintah dan PT PLN dalam melakukan dekarbonisasi di sektor energi memiliki tiga manfaat besar. Yaitu menjaga kelestarian lingkungan terutama mitigasi perubahan iklim, ketahanan energi, dan manfaat ekonomi seperti membuka lapangan kerja.

Baca :  Luhut: Pemerintah Terus Dorong Rencana Pembangunan Rendah Karbon - AEOmedia

Baca Juga: Ada 2 Sektor Potensial untuk Perdagangan Karbon di Indonesia

“Namun pemerintah tidak dapat melakukan upaya tersebut sendiri. Perlu dukungan kuat dari publik, yang terdiri dari swasta, akademisi, LSM, dan masyarakat,” kata Hayat Mansur dalam keterangannya, Senin (14/6).

Menurutnya, upaya dekarbonisasi berarti menghentikan investasi dan industri energi kotor seperti tambang batu bara, sumur minyak, dan gas bumi, yang selama ini mendukung ekonomi nasional dan beberapa daerah.Sehingga, perlu ada penyebaran informasi, dialog sosial, dan edukasi publik mengenai upaya dekarbonisasi sektor energi. Sehingga publik mendukung penuh transisi ke energi terbarukan yang lebih bersih karena nirkarbon.

Dari sisi ketersediaan energi bersih, Indonesia sendiri termasuk negara paling kaya sumber energi terbarukan dengan memiliki potensi energi terbarukan besar mencapai 442,4 GW. Salah satu yang terbesar adalah dari energi air mencapai 75 GW (75.000 MW).

Baca :  Luhut: Pemerintah Terus Dorong Rencana Pembangunan Rendah Karbon - AEOmedia

Pemanfaatan air sebagai energi listrik di Indonesia juga bisa mencapai kapasitas besar dan mampu mengurangi emisi karbon sangat signifikan. Misalnya, PLTA Batang Toru berkapasitas 510 MW di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara diatur untuk berkontribusi pada pengurangan emisi karbon sekitar 1,6 juta ton per tahun atau setara dengan kemampuan 12 juta pohon menyerap karbon.

“Pemanfaatan energi terbarukan seperti PLTA sangat penting untuk upaya mitigasi perubahan iklim yang kini makin menjadi kenyataan, seperti peningkatan curah hujan, banjir, dan kekeringan berkepanjangan. Pada akhirnya, perubahan iklim dapat mengakibatkan kemusnahan semua spesies dan kehidupan di muka bumi,” tuturnya.

Sementara Ketua Umum METI Surya Darma memandang, Indonesia sebetulnya kelebihan karbon luar biasa untuk sektor energi. Karena pembangkit batubara yang menghasikan karbon besar justru sekarang terpacu pemanfaatnya jauh lebih besar.

Guna menurunkan emisi karbon di sektor energi maka harus beralih memakai energi terbarukan. Semua energi terbarukan harus dikembangkan karena Indonesia punya semua energi terbarukan. “Ada angin, air, matahari, gas bumi. Dari sisi potensi, urutan yang bisa dikembangkan adalah panas bumi, air, bio energy, sinar matahari, angin, gelombang Laut,” imbuhnya.

Baca :  Luhut: Pemerintah Terus Dorong Rencana Pembangunan Rendah Karbon - AEOmedia

Setelah 2050, lanjutnya, angin dan matahari akan diutamakan oleh dunia untuk energi terbarukan karena potensi besar apalagi penggunaan baterai juga semakin murah “Upaya dekarbonisasi di Indonesia perlu adanya konsistensi dulu dari Pemerintah, antara kebijakan dan implementasi harus jalan,” kata Surya Darma.

Kalau dilihat sekarang, Ia menambahkan, perencanaan sudah dijalankan tapi begitu pengorganisasian dan implementasi sudah tidak sesuai dengan perencanaan. “Kelihatannya juga tidak ada monitoring. Itu suatu hal yang harus dibenahi ke depannya. Untuk mendukung upaya dekarbonisasi ini harus ada juga regulasi yang bagus, relevan, dan sejalan dengan perencanaan,” imbuhnya.

Artikel di kutip dari berbagai sumber dan kami rangkum kembali dengan bahasa yang sebaik mungkin. dan jangan lupa share postingan ini ke sosial media kalian.
Repost for: AEOmedia.com

Related posts