Wamenkumham Sebut RUU KUHP Solusi dari Over Kapasitas Lapas – AEOmedia

  • Whatsapp
Wamenkumham Sebut RUU KUHP Solusi dari Over Kapasitas Lapas

AEOmedia.com: Kami merangkum informasi ini dari Beragam sumber untuk kami sajikan ke pengunjung setia kami dengan judul Wamenkumham Sebut RUU KUHP Solusi dari Over Kapasitas Lapas.

– – Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipastikan mengikuti perkembangan hukum yang bersifat universal. Dia menuturkan, RUU KUHP merupakan salah satu upaya penerintah dalam menyusun sistem rekodifikasi.

Read More

“Berbagai upaya rekodifikasi pembaruan KUHP nasional juga diarahkan sebagai upaya harmonisasi, yaitu dengan menyesuaikan KUHP terhadap perkembangan hukum pidana yang bersifat universal dan upaya modernisasi,” kata pria yang karib disapa Eddy dalam diskusi publik RUU KUHP, Senin (14/6).

Baca :  Draft RUU KUHP Terbaru, Hina Presiden di Medsos Terancam 4,5 Tahun Bui - AEOmedia

Eddy menyampaikan, RKUHP ini diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan hukum. Hal ini sekaligus untuk menjawab over kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas).

“Perubahan-perubahan dalam RUU KUHP dimaksud diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan hukum, yang sangat penting di Indonesia yaitu over kapasitas lembaga pemasyarakatan,” ucap Eddy.

“Lapas seyogianya dapat mempersiapkan terpidana untuk dapat kembali diterima di masyarakat, tidak mengulangi perbuatannya dan dapat bermanfaat bagi masyarakat,” sambungnya.

Eddy menuturkan, meski kurungan badan masih merupakan pidana pokok, tetapi bukan menjadi hal yang utama. Menurutnya, terpidana yang dihukum bisa dikenakan pidana denda, pengawasan atau kerja sosial.

Eddy memastikan, sampai saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait draf RKUHP yang baru. Hal ini diharapkan bisa menyempurnakan RKUHP.

Baca :  Vaksinasi Covid-19, IJRS Minta Pemerintah Prioritaskan Narapidana - AEOmedia

“Pemerintah harus tetap berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian, lembaga organisasi, masyarakat, organisasi profesi, praktisi, akademisi, dan pakar sesuai bidang keahliannya untuk terus menyempurnakan RUU KUHP. Supaya tetap sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip dan tujuan pembaharuan hukum pidana,” papar Eddy.

Eddy menegaskan, RKUHP dibuat berdasarkan aspirasi nasional dan juga partisipasi masyarakat. Dia pun menekankan, hal ini merupakan simbol negara yang berdaulat.

“RUU KUHP merupakan aspirasi nasional yang disusun sebagai sebuah simbol peradaban bangsa yang merdeka dan berdaulat,” ujar Eddy.

Menurut Eddy perdebatan dalam penyusunan RKUHP diharapkan merupakan kontribusi positif. Sehingga perlu dilakukan kajian untuk menyempurnakan RKUHP.

Baca juga: Draf RUU KUHP: Berzina Terancam Pidana 1 Tahun dan Kumpul Kebo 6 Bulan

“Perbedaan pemahaman dan pendapat dalam pengaturan RUU KUHP tentunya merupakan kontribusi positif yang perlu disikapi dengan melakukan diskusi yang komprehensif dan menyeluruh dari seluruh komponen anak bangsa khususnya para akademisi, praktisi dan para ahli di bidang hukum pidana, agar dalam implementasi RUU KUHP dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum, prinsip dan tujuan pembaharuan hukum pidana,” pungkas Eddy.

Baca :  Yasonna Klaim Pasal Penghinaan Presiden Tidak Batasi Kritik - AEOmedia

Kesimpulan
Dari sedikit informasi di atas semoga memberikan tambahan mengenai anda dari apa yang sajikan saat ini. Semoga artikel yang membahas Wamenkumham Sebut RUU KUHP Solusi dari Over Kapasitas Lapas Ini menjadikan anda semakin tertarik dengan mudahnya mendapatkan informasi dari dari internet.

Artikel di kutip dari berbagai sumber dan kami rangkum kembali dengan bahasa yang sebaik mungkin. dan jangan lupa share postingan ini ke sosial media kalian.
Repost for: AEOmedia.com

Related posts