Ini Alasan AS Larang Impor Bahan Panel Surya dari Perusahaan Tiongkok – AEOmedia

  • Whatsapp
Ini Alasan AS Larang Impor Bahan Panel Surya dari Perusahaan Tiongkok

AEOmedia.com: Ini Alasan AS Larang Impor Bahan Panel Surya dari Perusahaan Tiongkok, pada kesempatan kali ini AEOmedia akan membahas topik lain yaitu tentang Ini Alasan AS Larang Impor Bahan Panel Surya dari Perusahaan Tiongkok, Kami merangkum Hotline News dari luar negri ini dari beraneka ragam sumber untuk kami sajikan ke pengunjung setia kami dengan judul Ini Alasan AS Larang Impor Bahan Panel Surya dari Perusahaan Tiongkok.

– Pemerintahan Joe Biden pada Rabu (23/6) waktu setempat memerintahkan larangan impor atas bahan panel surya utama dari Hoshine Silicon Industry Co yang berbasis di Tiongkok. Itu terkait tuduhan kerja paksa di industri tersebut.

Read More

Departemen Perdagangan AS secara terpisah juga membatasi ekspor ke Hoshine, tiga perusahaan Tiongkok lainnya dan Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) yang bercorak militer. AS mengatakan mereka terlibat dengan kerja paksa orang Uyghur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.

Baca :  Vaksin Covid Buatan Tiongkok Kurang Efektif Lawan Varian Delta - AEOmedia

Tiga perusahaan lain yang ditambahkan ke daftar hitam ekonomi AS termasuk Xinjiang Daqo New Energy Co, sebuah unit dari Daqo New Energy Corp; Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co, anak perusahaan dari raksasa manufaktur East Hope Group yang berbasis di Shanghai; dan Xinjiang GCL New Energy Material Co, bagian dari GCL New Energy Holdings Ltd.

Departemen Perdagangan mengatakan perusahaan dan XPCC telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye Tiongkok atas penindasan, penahanan sewenang-wenang massal, kerja paksa dan pengawasan teknologi tinggi terhadap Uyghur, Kazakh, dan anggota lain dari kelompok minoritas Muslim di Xinjiang.

Setidaknya beberapa perusahaan yang terdaftar di Departemen Perdagangan adalah produsen utama silikon monokristalin dan polisilikon yang digunakan dalam produksi panel surya. Perusahaan atau perusahaan induknya tidak segera menanggapi permintaan komentar, atau tidak dapat segera dihubungi. XPCC juga tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.

Baca :  Korban Tewas Akibat Kondominium Runtuh di Surfside jadi 12 Orang - AEOmedia

Ketika dimintai komentar, kedutaan besar Tiongkok di Washington menyebut pernyataan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian yang menolak tuduhan genosida dan kerja paksa di Xinjiang sebagai tidak lain hanyalah rumor dengan motif tersembunyi dan kebohongan.

Sebuah sumber yang mengetahui perintah tersebut mengatakan bahwa hal itu tidak berdampak pada sebagian besar impor polisilikon AS dan produk berbasis silika lainnya. Sumber kedua mengatakan langkah itu tidak bertentangan dengan tujuan iklim dan dukungan Presiden Joe Biden untuk industri surya domestik.

Pemerintahan Biden pada Maret mengumumkan target untuk memotong biaya energi surya sebesar 60 persen dalam 10 tahun ke depan. Presiden Biden telah menetapkan tujuan jaringan listrik bersih 100 persen pada 2035. Sumber tersebut mengatakan Amerika Serikat terus menyelidiki tuduhan kerja paksa oleh perusahaan Tiongkok yang memasok polisilikon.

Wilayah Xinjiang menyumbang sekitar 45 persen dari pasokan polisilikon tingkat surya dunia. Dua sumber yang mengetahui kebijakan tersebut mengatakan Gedung Putih melihat tindakan tersebut sebagai kelanjutan dari perjanjian G7 awal bulan ini untuk menghilangkan kerja paksa dari rantai pasokan.

Baca :  AS Ungkap Laporan Intelijen Soal Asal Usul Covid-19, Tiongkok Berang - AEOmedia

“Kami melihat tiga tindakan ini sebagai perwujudan komitmen itu,” kata salah satu sumber. “Kami percaya tindakan ini menunjukkan komitmen untuk mengenakan biaya tambahan pada Tiongkok karena terlibat dalam praktik kerja paksa yang kejam dan tidak manusiawi,” imbuhnya.

XPCC, sebuah organisasi paramiliter yang dikirim ke Xinjiang pada 1950-an untuk membangun pertanian dan permukiman, tetap kuat di sektor energi dan pertanian di kawasan itu, beroperasi hampir seperti negara. Negara asing dan para aktivis hak asasi manusia mengatakan XPCC telah menjadi kekuatan dalam tindakan keras dan pengawasan terhadap Uighur di wilayah tersebut, menjalankan beberapa kamp penahanan. Departemen Keuangan AS tahun lalu memberi sanksi kepada XPCC karena pelanggaran serius hak terhadap etnis minoritas.

Artikel di kutip dari berbagai sumber dan kami rangkum kembali dengan bahasa yang sebaik mungkin. dan jangan lupa share postingan ini ke sosial media kalian.
Repost for: AEOmedia.com

Related posts