Ubah Kebijakan, Biaya Pembangunan IKN Nusantara Pakai APBN Lewat PEN

Ubah Kebijakan, Biaya Pembangunan IKN Nusantara Pakai APBN Lewat PEN – AEOmedia

AEOmedia.com: Ubah Kebijakan, Biaya Pembangunan IKN Nusantara Pakai APBN Lewat PEN, pada kesempatan kali ini AEOmedia akan membahas topik lain yaitu tentang Ubah Kebijakan, Biaya Pembangunan IKN Nusantara Pakai APBN Lewat PEN, Kami merangkum berita ini dari berbagai sumber untuk kami sajikan ke pengunjung setia kami.

– – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan nama Nusantara sebagai Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Proses rencana pengembangan IKN sempat tetunda menyusul pandemi Covid-19.

Jokowi pada Mei 2019 lalu pernah mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diperkirakan membutuhkan biaya ratusan triliun. Sehingga, sulit bagi APBN untuk membiayai proses pemindahan dalam satu tahun anggaran. Namun, menurutnya, saat itu para menterinya sudah menghitung kebutuhan untuk mengembangkan sebuah kota menjadi pusat pemerintahan.

Jokowi menyebut, dari segi anggaran APBN cukup siap asal dibuat skema tahun jamak (multiyears). Dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 300-400 triilun, maka setiap tahun bisa dialokasikan dari APBN sekitar Rp 30-40 triliun dalam kurun waktu 10 tahun. Meski begitu, pemerintah akan mencari cara supaya biaya pemindahan Ibu Kota Negara tidak terlalu membebani APBN.

“Akan kita cari skema khusus sehingga nantinya ibu kota jadi, tetapi APBN tidak terbebani,” kata Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Sementara pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan, skema pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara hingga 2024 mendatang lebih banyak dibebankan pada APBN. Bahkan lebih dari setengahnya yaitu sebesar 53,3 persen. Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan, anggaran pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) 2022 akan berasal dari dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp 178,3 triliun. Anggaran program PEN tahun 2022 sendiri mencapai Rp 455,62 triliun.

Meskipun pembangunan Ibu Kota Negara masuk dalam bagian program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini, Sri Mulyani menegaskan, pemerintah tidak mengesampingkan penanganan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan ditengah ancaman varian Omicron.

“Dua hal ini tetap akan jadi utama, tetapi dalam pembangunan IKN dalam momentum awalnya dapat dikategorikan sebagai proses pemulihan ekonomi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (18/1).

Nantinya, kata Sri Mulyani, anggaran tersebut dapat digunakan untuk pemenuhan desain kebutuhan awal IKN, seperti pemenuhan akses dan infrastruktur. Hal tersebut yang mendasari keyakinannya bahwa pembangunan Ibu Kota Negara dapat menjadi bagian dari pemulihan ekonomi.

“Jadi di Rp 178 triliun ini kita akan lihat kesiapan kementerian lembaganya, kemampuan untuk eksekusinya, dan dampak ekonominya yang paling optimal sehingga kita berikan prioritas untuk bisa gunakan Rp 178 triliun,” ungkapnya.

Sementara, Anggota komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati menegaskan, pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara tidak bisa menggunakan dana program PEN. Sebagaimana tertuang dalam PP no.23 tahun 2020, program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional. Artinya, Amggaran tersebut seharusnya digunakan untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan, serta penyelamatan ekonomi nasional.

“Saya mengingatkan pemerintah bahwa program PEN harus tepat sasaran yaitu percepatan penanganan Covid-19, pemulihan dan penyelamatan ekonomi nasional. Sehingga, jika pembiayaan pemindahan ibukota negara menggunakan dana PEN, maka pemerintah telah melanggar UU no.2 tahun 2020,” tegasnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama. Ia menyoroti agar pemindahan IKN mempertimbangkan pendanaan yang harus memperhatikan kemampuan fiskal.

“Artinya bahwa tidak boleh ada konsekuensi penambahan utang atas adanya proyek IKN ini. Penggunaan dana APBN sebagai salah satu sumber pendanaan proyek IKN pada masa pandemi harus menjadi catatan khusus yang harus diperhatikan masyarakat Indonesia karena dapat dikatakan bahwa kondisi APBN saat ini sedang tidak dalam keadaan sehat,” kata Suryadi.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, masuknya anggaran IKN dalam PEN sangat tidak relevan. Sebab, banyak penerima bantuan sosial yang belum terjangkau pemerintah dengan alasan keterbatasan anggaran. Begitu juga dengan pelaku usaha UMKM hanya sebagian kecil dari 64 juta unit yang mendapat bantuan dari pemerintah selama masa pandemi.

“Kalau anggaran di alokasikan ke IKN, tentu ini sangat berdampak negatif ke pemulihan ekonomi,” kata Bhima saat dihubungi oleh -, Kamis (20/1).

Menurutnya, pembangunan IKN sebaiknya menggunakan skema penugasan kepada BUMN karya, sehingga dana pembangunan dari PEN mengalir ke perusahaan milik negara. Sementara dari beragam studi, efek pembangunan IKN terhadap ekonomi sangat kecil dibawah 1 persen ke PDB.

Apalagi, kata Bhima, model pembangunan IKN bertumpu pada pembangunan gedung layanan pemerintahan yang kurang menarik ditinjau dari sisi komersil. Selain itu, jika tujuannya menyerap tenaga kerja, bukanlah dari proyek pembangunan IKN namun melalui insentif UMKM.

“Ya jangan bangun IKN sekarang, tapi berikan insentif ke usaha UMKM secara lebih masif. 97 persen serapan tenaga kerja nasional ada di UMKM, bukan lewat pembangunan IKN. Lagipula tenaga kerja yang diserap diperkirakan dominan datang dari pulau Jawa juga, bukan tenaga kerja di wilayah IKN,” jelasnya.

Disamping itu, pemerintah perlu juga pastikan bahwa utang di APBN tidak meningkat signifikan akibat kesalahan alokasi anggaran di IKN. “Sekarang defisit APBN harus ditekan dibawah 3 persen tapi belanja nya boros untuk hal yang tidak berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Ini jelas aneh,” pungkasnya.

Artikel di kutip dari berbagai sumber dan kami rangkum kembali dengan bahasa yang sebaik mungkin. dan jangan lupa share postingan ini ke sosial media kalian.
Repost for: AEOmedia.com

Halo, Saya adalah penulis artikel dengan judul Ubah Kebijakan, Biaya Pembangunan IKN Nusantara Pakai APBN Lewat PEN – AEOmedia yang dipublish pada 22 January 2022 di website Berita Portal Online Terkini - AEOmedia.com

Artikel Terkait

Leave a Comment